SAMARINDA – Presiden Prabowo resmi melantik 961 Kepala Daerah, termasuk Mudyat Noor sebagai Bupati Penajam Paser Utara (PPU) bersama pasangannya Wakil Bupati PPU Waris Muin di Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan, Jakarta
Pusat. Acara pelantikan diawali kirab dari Monas menuju Istana.
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) pelantikan
para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri
terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.
"Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sesuai agama
masing-masing?" ujar Prabowo. "Bersedia," ucap para kepala daerah,
termasuk Mudyat Noor-Waris Muin.
Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah.
Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:
"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai
gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai
wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,
memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta
berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian bunyi sumpah
tersebut.
Setelah dilantik, rencana Mudyat Noor bersama-sama Kepala Daerah lainnya
akan mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 Februari hingga 28
Februari 2025.
“Setelah pelantikan, nanti akan retret di Magelang bersama-sama Kepala
Daerah lainnya,” ungkap Mudyat Noor.
Diketahui,
dalam Surat Edaran Mendagri Nomor 200.5/692/SJ yang diterbitkan pada 13
Februari 2025, seluruh biaya retret akhirnya ditanggung sepenuhnya oleh APBN
melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemendagri. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan
efisiensi anggaran dan kemampuan Kemendagri dalam menanggung biaya retret tanpa
harus membebani pemerintah daerah.
Menteri
Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pelatihan bagi kepala daerah
sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka. Dengan
mengakomodasi semua kebutuhan selama retret, pemerintah pusat memastikan bahwa
kepala daerah mendapatkan pembekalan yang optimal tanpa perlu mengeluarkan
biaya pribadi. (nk)
