SAMARINDA - Bawaslu Kaltim memastikan dugaan pelanggaran netralitas yang menyeret nama Direktur Utama terpilih PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Nidya Listiyono tidak masuk dalam kategori pelanggaran pemilu.
Kepastian ini didapat usai pemanggilan sejumlah pihak untuk
dimintai keterangan terkait kehadiran Nidya ke kantor DPD II Golkar Kutai
Kartanegara (Kukar) pada 19 Oktober 2024, sehari setelah dirinya diumumkan
terpilih sebagai dirut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Kaltim ini.
"Pendalaman yang ditempuh mengerucut kasus itu bukan
pelanggaran. Jadi tak diregistrasi sebagai pelanggaran," ungkap Komisioner
Bawaslu Kaltim, Daini Rahmat dikonfirmasi, Jumat (1/11) siang.
Sepekan sejak kasus itu dilaporkan pada 20 Oktober, Bawaslu
memanggil sejumlah pihak, di antaranya, Nidya Listiyono dan Penjabat Gubernur
Kaltim yang diwakili dua Kepala Biro di Sekretariat Provinsi Kaltim, yakni
Kepala Biro Ekonomi Pemprov Kaltim, Iwan Darmawan dan Suparmi, kepala Biro
Hukum Pemprov Kaltim.
Dua perwakilan Pemprov Kaltim itu dimintai keterangan pada
24 Oktober, sementara Nidya dimintai keterangan sehari sebelumnya.
Pria yang akrab disapa Deden ini menambahkan, sejumlah
keterangan yang terkumpul tak bisa dikategorikan sebagai dugaan netralitas
sesuai aturan ASN.
"Hasil pleno kami menyatakan demikian, tidak ada dugaan
pelanggaran dari terlapor," pungkas Deden.
Dimintai keterangan beberapa waktu lalu usai menjalani
pemeriksaan di Bawaslu Kaltim, Nidya menegaskan kedatangannya kala itu hanya
sekadar silaturahmi dengan Sekretaris DPD Golkar Kaltim, Husni Fahruddin.
Diakuinya, saat itu ada pertemuan terbatas yang digelar
calon Gubernur Kaltim nomor urut 2, Rudy Mas'ud yang merupakan teman lamanya
saat masih duduk di bangku sekolah.
"Saat mengikuti seleksi saya sudah tidak tercatat
sebagai kader Golkar. Pertemuan di DPD Golkar Kukar itu murni kebetulan,"
sebut Nidya saat diwawancara awak media. (*)
