TENGGARONG - Dinamika politik di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) lagi-lagi menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, terjadi pergantian kepengurusan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dimana Qurais Ismail
resmi menjabat sebagai Ketua Fraksi yang baru, menggantikan Sarpin. Sedangkan
Rusmono ditunjuk sebagai Sekretaris Fraksi, menandai era baru dalam struktur
kepemimpinan partai berwarna hijau tua ini.
Keputusan ini tertuang
dalam surat keputusan bernomor 0018/DPC.33.02/02/IV/2024, yang disahkan oleh
Eko Wulandanu selaku Ketua DPC PKB Kukar dan Hendra sebagai Sekretaris, pada
Kamis, (25/4/2024).
Tentu saja, pergantian
ini terlihat tiba-tiba dan mengganjal. Mengingat Sarpin merupakan anggota dewan
yang sudah menjabat 2 periode. Malah digantikan oleh Qurais yang merupakan
anggota dewan yang baru di lantik pada Februari 2024 lalu, dalam proses
Pergantian Antar Waktu (PAW) menggantikan anggota dewan sebelumnya karena
dikeluarkannya partai.
Usai mendapat kabar tersebut,
pewarta pun langsung menghubungi Sarpin, yang kini berstatus sebagai anggota
fraksi saja.
Saat melalui telepon,
Sarpin mengatakan kalau perubahan ini adalah kebijakan partai. “Ini adalah
kebijakan partai dalam rangka menciptakan suasana baru,” jelasnya, Kamis
(25/4/2024).
Disinggung apakah
pergantian ini ada hubungannya dengan kericuhan di sejumlah dinas, dimana oknum
dewan dari PKB meminta anggaran pokok pikiran (pokir) dewan sebelumnya untuk di
geser atau dihentikan. Dengan membawa surat yang ditandatangani Sarpin sebagai
Ketua Fraksi sebelumnya.
Padahal anggaran tersebut
merupakan anggaran murni 2024 yang diketuk pada saat rapat Paripurna tahun 2023
lalu. Ketika dewan lama masih bertahan.
Menyanggapi hal tersebut,
Sarpin pun enggan berkomentar mengenai isu yang beredar. “Jadi itu saya belum
bisa berkomentar. Tapi yang jelas saya Legowo kalau memang diganti. Karena itu
hak partai,” tutur Sarpin.
Sementara itu Sekretaris
DPRD Kukar Ridha mengaku belum mengetahui pergantian Ketua Fraksi dari PKB dari
Sarpin ke Qurais.
“Kami masih menunggu
pengajuan resmi kepada pimpinan dewan. Setelah itu, baru akan kami sampaikan
dalam rapat paripurna,” ucap Ridha, menegaskan prosedur yang akan diikuti.
Kemudian dikonfirmasi
melalui telepon, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Kalimantan Timur (Kaltim)
Syafruddin juga enggan berkomentar. Dia menjelaskan itu bukan ranah DPW tapi
DPC. “Hubungi saja Eko (Ketua DPC PKB Kukar,Red.),” singkat menutupnya telpon.
